Mengkritisi Pembentukan Sekretariat Bersama Partai Koalisi

Sekretariat Bersama (Sekber) Partai koalisi lahir tanggal 6 Mei 2010. Susilo Bambang Yudhoyono menduduki posisi sebagai ketua dan Aburizal Bakrie sebagai ketua harian partai koalisi. Sekretariat bersama ini dibentuk hanya beberapa hari setelah pengumuman mundurnya, Sri Mulyani dari jabatan menteri keuangan.  Tujuan dan fungsi sekber ini adalah untuk membuat komunikasi antara partai-partai pendukung pemerintah berjalan efektif. Dengan komunikasi yang baik antara Partai Koalisi maka perbedaan pandangan di masing-masing partai dalam melihat kasus atau kebijakan pemerintah diperpendek.

Fungsi sekber ini yang membuat banyak kalangan   kuatir. Yang dikawatirkan adalah pembentukan Sekber justru memperlihatkan bentuk intervensi secara berlebihan dari parpol terhadap lembaga eksekutif.  Pemerintah dalam hal ini presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi memiliki otoritas penuh dalam menjalankan pemerintahan.

Padahal pemerintah juga berisikan kaum profesional yang bekerja secara independen. Pembentukan Sekber ini bisa jadi akan semakin mempersempit ruang gerak dari menteri-menteri bahkan wakil presiden dalam mengeluarkan kebijakannya, karena ada kontrol yang berlebih dari parpol didalamnya. 

Kita juga patut mempertanyakan konsistensi partai Golkar dalam menjalankan fungsi kritis atau check anda balance partai politik terhadap pemerintah. Semula ketua umum  Partai Golkar,  menegaskan kalau Golkar hanya berkoalisi di pemerintahan, untuk membangun pemerintahan yang good governance.

Untuk membangun pemerintahan yang good governance seharusnya partai golkar berada di luar partai pendukung pemerintah. Tapi dengan menjadi Ketua Harian Partai koalisi, Golkar telah menjadi bagian dari koalisi partai pendukung SBY.

Selain itu, Koalisi ini dapat mengancam jalannya proses penyelidikan atas beberapa kasus yang melibatkan elite politik dari partai peserta koalisi. Sekber partai koalisi sudah terbentuk. Yang kita harapkan adalah semoga eksistensi Sekber partai koalisi tetap menjaga independensi eksekutif dan tidak mengurangi fungsi kritis partai politik